I. PENDAHULUAN
Pembangunan perekonomian daerah adalah suatu
proses, proses dimana pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus
saling bekerja sama dalam menggunakan sumber daya yang ada dan harus mampu
menaksir potensi daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun
perekonomian daerah.
Tujuan dari pembangunan perekonomian di derah ini
adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat
daerah. Dalam pencapaian upaya ini pemerintah dan masyarakatnya harus mengambil
insiatif untuk pembangunan daerah tersebut dalam mencapai kesejahteraan
masyaraktnya.
II. Landasan Teori
Kebijakan
pembangunan ekonomi pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Pembangunan ekonomi dikatakan dapat
meningkat apabila adanya pertumbuhan ekonomi. Pada umumnya teori-teori tentang
pembangunan ekonomi membahas tentang metode dalam menganalisis perekonomian
suatu negara/daerah dan teori-teori tentang berbagai macam faktor yang
dapat menentukan pertumbuhan ekonomi nasional/regional.
1.
Teori
Pertumbuhan Ekonomi
Menurut teori pertumbuhan yang
dikemukakan oleh Adam Smith bahwa masyarakat akan bergerak dari masyarakat
tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan
ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku
ekonomi.
Pembagian kerja merupakan titik
sentral dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja.
Teori pertumbuhan yang dikemukakan
oleh Walt Whitman Rostow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah
dialami oleh negara-negara maju terutama di Eropa. Rostow membagi proses
pembangunan ekonomi suatu negara menjadi lima tahap, yaitu tahap perekonomian
tradisional, tahap prakondisi tinggal landas, tahap tinggal landas, tahap
menuju kedewasaan dan tahap konsumsi massa tinggi .
Menurut pandangan ahli ekonomi
klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart
Mill, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah
penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat
teknologi yang digunakan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan
atau berkembang apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam
perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.
2.
Teori Perubahan Struktural
Teori
perubahan struktural menurut Todaro menitikberatkan pembahasan pada
mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang
berkembang, semula lebih bersifat subsisten
dan menitikberatkan pada sektor pertanian
menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor
industri dan jasa . Pada dasarnya teori tentang perubahan struktural ini
menjelaskan fenomena terjadinya perubahan struktur di negara sedang berkembang
yang didominasi kegiatan perekonomian pedesaan menuju kepada perekonomian yang
berorientasi perkotaan dalam bentuk industri maupun jasa.
III. PEMBAHASAN
Pada masa orde baru, pembangunan perekonomian di
Indonesia mengalami keterpurukan. Kondisi perekonomian pada masa ini sangat
memperihatinkan, sebagai berikut :
a.
Ketidakmampuan
Indonesia membayar utang LN US $32 Milyar
b.
Penerimaan ekspor
hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
c.
Pengendalian anggaran
belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
d.
Terjadinya Inflasi
30-50 % perbulan
e.
Kondisi prasarana
perekonomianya buruk.
Oleh karena itu, mengakibatkan kesenjangan distribusi yang sangat besar
antar individu, daerah, maupun antar provinsi.
Adapun
faktor yang dapat mengukur pembangunan kesenjangan antar provinsi, antara lain
:
1. PDRB atau
pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita
Produk Domestic Regional Bruto atas dasar harga konstan
2000,
Menurut provinsi, 2004-2010 ( Juta Rupiah)
Sumber :BPS
Kesimpulanya :
“Jika PDRB diatas 2 juta maka dianggap tinggi
pendapatan per kapitanya dan jika PDRB dibawah 2 juta maka dianggap rendah
pendapatan rata-rata perkapitanya. “
Jika dilihat dari tabel diatas pendapatan
rata-rata per kapita dari 33 provinsi pada tahun 2004-2010 diatas 2 juta, hal
ini menunjukan bahwa pendapatan rata-rata perkapita di setiap provinsi tersebut
tinggi.
2. Laju pertumbuhan
PDRB
Sumber :BPS
Kesimpulanya :
“Jika pertumbuhan PDRB diatas 3 % maka
dianggap tinggi laju pertumbuhanya dan jika pertumbuhan PDRB dibawah 3% maka
dianggap rendah laju pertumbuhanya.” Jika dilihat dari tabel diatas dari
keseluruhan rata-rata pertumbuhan tahun 2006-2010 dari setiap provinsi rata-rata
diatas 3 %. Hal ini membuktikan bahwa
setiap tahunya pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tinggi.
GAMBAR GRAFIK
LAJU PERTUMBUHAN PDRB DI SETIAP PROVINSI
Kita juga bisa
lihat laju pertumbuhan PDRB dri grafik diatas. Dari gambar grafik diatas yang
mengalami laju pertumubuhan yang paling banyak dan yang paling tinngi yaitu di
propinsi nusa tenggara, Maluku dan papua pada tahun 2009 yaitu mencapai 12, 74
%.
Untuk provinsi
sumatera dari tahun 2007,2008, dan 2009 gambar grafik mengalami penurunan, itu
menunjukan bahwa pada tahun itu laju pertumbuhan penduduk sedang mengalami
penurunan hal ini bisa disebabkan oleh angka kematian yang banyak, dan juga penduduk
berpindah tempat ke propinsi lain,
walaupun pada tahun 2010 sempat mengalami kenaikan kembali. Untuk
provinsi Jawa , Jawa dan bali mengalami kesamaan dalam gambar grafik diata,
persentase laju pertumbuhanya pun hampir sama. Perbedaanya pun sangat tipis
hanya berbeda 0,1 % setiap tahunya. untuk daerah Kalimantan, gambar grafiknya
selalu naik turun setiap tahunya, hal ini menunjukan bahwa setiap tahunya
penduduk di provinsi ini ada yang keluar dan masuk setiap tahunya ini dapat
mempengaruhi laju pertumbuhan tersebut.
Dan untuk daerah
Sulawesi selalu mengalami kenaikan penduduk setiap tahunya. persentase angka
laju pertumbuhanya selalu meningkat, hal ini menunjukan bahwa daerah ini
merupakan propinsi atau daerah yang banyak diminati penduduk untuk bertempat
tinggal disini.
3. INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA
Indeks pembangunan manusia adalah suatu indikator
untuk mengukur perkembangan derajat manusia dari hasil pembangunan ekonomi.
Tabel Indeks Pembangunan Manusia Propinsi dan Nasional,
1996-2010
Sumber :BPS
Kesimpulanya :
“ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu provinsi
dianggap meningkat jika tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar
kehidupan pun meningkat. IPM yang tinggi menunjukan suatu keberhasilan
pembangunan.” Jika dilihat dari tabel diatas IPM di Indonesia dari tahun
1996-2010 mengalami peningkatan yang cukup tajam setiap tahunya. Ini menunjukan
bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia mengalami keberhasilan
pembangunan hal ini terbukti dengan meningkatnya tingkat kesehatan, tingkat
pendidikan dan standar kehidupan di Indonesia.
4. Tingkat
Kemiskinan
Jumlah dan persentase Penduduk Miskin, Garis
Kemiskinan, Indeks kedalaman Kemiskinan (P1), dan IndeksKeparahan
Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, 2011
Kesimpulan :
“ Semakin tinggi jumlah penduduk per km2 atau
perhektar maka semakin kecil kesempatan kerja dan sumber pendapatan, semakin
besar pula persentase penduduk yang dibawah garis kemiskinan.” Tabel diatas
menunjukan pernyataan seperti itu, kita dapat melihat bahwa jumlah penduduk
kemiskinan di Indonesia untuk di kota dan di desa jumlahnya semakin tinggi
apalagi jika digabungkan kota+desa jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan
sangat tinggi sekali. Dengan semakin tingginya jumlah penduduk kemiskinan di
Indonesia, maka semakin sempit ladang untuk bertani atau lokasi untuk
mendirikan pabrik dan kegiatan ekonomi lainya.
Dengan Kondisi yang seperti ini akan memperburuk keadaan Indonesia dan
persentase dibawah garis kemiskinan akan semakin banyak. Pemerintah harus
segera bertindak untuk menangani kasus seperti ini , upaya yang harus dilakukan
pemerintah yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM), mengelola sumber daya
alam yang ada, semakin memperbanyak lapangan pekerjaan, memberikan
program-program yang dapat meringankan beban penduduk masyarakat miskin agar
berkurangnya jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia.
5. Produk Domestik
Regional Bruto per provinsi (distribusi propinsi dalam pembentukan PDB
nasional)
Sumber : BPS
KESIMPULANYA :
Untuk pendistribusian PDRB
wilayah setiap provinsi di Indonesia
tidak merata.
Contohnya :
untuk wilayah sumatera, jawa,
jawa dan bali, dan Kalimantan mengalami penurunan ini menunjukan bahwa
pendapatan individu perkapita di provinsi tersebut tidak merata.
Sedangkan untuk provinsi Sulawesi
dan nusa tenggara, Maluku dan papua
mengalami penigkatan PDRB, hal ini disebabkan di provinsi tersebut pendapatan
individu per kapitnya ada kenaikan dan
diimbangi dengan pertumbuhan produksi dan tersedianya lapangan kerja.
POLA DAN PROSES DINAMIKA PEMBANGUNAN EKONOMI
Dapat dipengaruhi oleh :
- Faktor Internal
Faktor
Internal ini meliputi kondisi fisik (iklim), Lokasi geografis, Jumlah dan
kualitas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia,dll.
- Faktor Eksternal
Faktor
Eksternal ini meliputi perkembangan teknologi, kondisi perekonomian, politik
dunia dan keamanan global.
Keberhasilan
ekonomi juga dapat ditentukan oleh :
1. Orientasi Politik
2. Sistem Ekonomi
3. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi setelah pemerintahan penjajah.
1. Orientasi Politik
2. Sistem Ekonomi
3. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi setelah pemerintahan penjajah.
Adapun
program Jangka panjang dan jangka pendek untuk mendukung kebijakan antara lain:
a. Program Jangka Pendek
1. Memperkenalkan kebijakan anggaran berimbang
(balanced budget policy)
2. Pembentukan IGGI
3. Melakukan reformasi terhadap sistem perbankan
4. Menjadi anggota IMF
5. Pemberian peran yang lebih besar kepada bank-bank
dan lembaga keuangan lain sebagai “agen pembangunan”
b. Program
Jangka Panjang terdiri dari tahapan-tahapan REPELITA dan sasaran:
1.
Stabilitas
perekonomian
2.
Pertumbuhan ekonomi
3.
Pemerataan hasil
pembangunan
Perencanaan
Pembangunan Ekonomi Daerah
Ada tiga impilikasi pokok dari perencanaan pembangunan
ekonomi daerah:
- perencanan pembangunan ekonomi daerah yang realistik
memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan
nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, keterkaitan
secara mendasar antara keduanya, dan konsekuensi akhir dari interaksi
tersebut.
- sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu
baik untuk daerah dan sebaliknya yang baik di daerah belum tentu baik
secara nasional.
- Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan
daerah , misalnya administrasi , proses pengambilan keputusan , otoritas
biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada
tingkat pusat. Selain itu , derajat pengendalian kebijakan sangat berbeda
pada dua tingkat tersebut. Oleh karena itu perencanaan darah yang efektif
harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat
dilakukan, dengan menggunakan sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang
benar-benar dapat dicapai , dan mengambil manfaat dari informasi yang
lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para
perencananya dengan obyek perencanaan.
Peran Pemerintah dalam Pembangunan
Ekonomi Daerah
Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :
Ada 4 peran yang diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah yaitu :
- Enterpreneur
Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menjalankan suatu
usaha bisnis seperti BUMD yan harus dikelola lebih baik sehingga secara
ekonomis menguntungkan.
- Koordinator
Untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan
strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Dalam perannya sebagai
koordinator , pemerintah daerah bisa juga melibatkan lembaga - lembaga
pemerintah lainnya , dunia usaha dan masyarakat dalam penyusunan sasaran -
sasaran konsistensi pembangunan daerah dengan nasional ( pusat ) dan menjamin
bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat yang maksimum daripadanya.
- Fasilitator
Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui
perbaikan lingkungan didaerahnya, hal ini akan mempercepat proses pembangunan
dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.
- Stimulator
IV. KESIMPULAN :
Pembangunan ekonomi daerah
merupakan salah satu faktor yang dapat membangun kesejahteraan manusia. Karena
dengan adanya pembangunan ekonomi daerah
yang terencana dapat mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran
yang ada di Indonesia. Pembangunan ekonomi daerah ini bertujuan untuk
meningkatkan taraf kehidupan manusia dan meningkatkan jumlah dan jenis peluang
kerja untuk masyarakat daerah agar kehidupan masyarakat dapat menjadi lebih
baik dan pendapatan masyarakatpun menjadi lebih baik.
v. DAFTAR PUSTAKA :
http://2frameit.blogspot.com/2011/07/landasan-teori-pembangunan-ekonomi_08.html